Perizinan usaha di Indonesia adalah proses resmi yang harus dijalani oleh perusahaan atau individu yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor bisnis demi menjaga ketertiban, keamanan, serta perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan. Berikut adalah poin-poin penting terkait perizinan usaha di Indonesia:

1. Badan Usaha:
   • Sebelum memulai usaha, penting untuk memilih bentuk badan usaha yang sesuai. Beberapa bentuk badan usaha umum meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perorangan (UD), dan Perseroan Komanditer (CV).
2. Perizinan Awal (Prinsip):
   • Sebagian besar usaha di Indonesia memerlukan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau instansi terkait lainnya. Izin prinsip ini memberikan lampu hijau untuk melanjutkan proses perizinan selanjutnya.
3. Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha):
   • Pendaftaran NIB adalah langkah awal setelah mendapatkan izin prinsip. NIB adalah identitas usaha yang diterbitkan oleh BKPM dan mencakup informasi penting tentang perusahaan, seperti sektor usaha, lokasi, dan jenis investasi.
4. Izin Usaha:
   • Izin usaha merupakan langkah berikutnya setelah NIB. Izin ini dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan sektor usaha perusahaan. Misalnya, izin usaha perdagangan, industri, jasa, dll.
5. Perizinan Khusus:
   • Beberapa sektor usaha mungkin memerlukan perizinan khusus, seperti perizinan lingkungan, perizinan kesehatan, atau izin khusus sesuai dengan regulasi sektor tertentu.
6. Perizinan Tenaga Kerja:
   • Jika perusahaan memiliki karyawan, maka perlu mendapatkan izin tenaga kerja dan melibatkan proses pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan.
7. Pajak dan NPWP:
   • Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperlukan untuk pemenuhan kewajiban pajak. Perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
8. Pematuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan:
   • Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketentuan lingkungan.
9. Perpanjangan dan Pembaruan Izin:
   • Izin usaha perlu diperpanjang secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan izin juga diperlukan jika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan usaha.
10. Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran:
    • Pelanggaran terhadap peraturan perizinan dapat mengakibatkan sanksi, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha.

Proses perizinan usaha di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada sektor dan skala usaha. Dalam banyak kasus, dianjurkan untuk mendapatkan bantuan dari konsultan hukum atau perusahaan jasa perizinan untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Pengajuan Izin Usaha dan Lisensi di Indonesia: Cara Termudah

Pengusaha di seluruh dunia kini dapat merasakan kemudahan pengajuan izin dan lisensi usaha di Indonesia.

Pakar kami akan memandu Anda melalui prosesnya dengan cepat.

Cara mendapatkan izin dan lisensi usaha Indonesia

Untuk menjalankan perdagangan umum, barang, atau jasa lainnya sebagai bisnis di Indonesia, Anda perlu melakukan dua hal. Pertama, mendirikan usaha dan memperoleh izin usaha Indonesia. Selain izin usaha umum, beberapa perusahaan mungkin memerlukan izin dan lisensi yang lebih spesifik untuk beroperasi secara legal, seperti izin minuman beralkohol komersial. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan di luar minyak, gas, dan panas bumi harus mempunyai izin usaha industri, dan perusahaan konstruksi harus mempunyai izin usaha konstruksi.

Izin Komersial dan Operasional

Kementerian Investasi (BKPM) merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan beberapa sektor di Indonesia.

Izin tersebut tidak bisa diperoleh melalui OSS sehingga harus mengajukan permohonan langsung ke Kementerian Investasi untuk mendapatkannya.

Sektor yang Diizinkan oleh Kementerian Investasi/BKPM:

• Listrik
• Mineral dan Batubara
• Minyak dan gas
• Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum
• Bea Cukai dan Perpajakan
• Penanaman Modal

Untuk mendaftarkan usaha Anda harus menggunakan Online Single Submission System (OSS). OSS merupakan one stop shop untuk perizinan usaha. Di sini Anda dapat mengajukan nomor induk usaha (Nomor Induk Berusaha, atau NIB), izin usaha, dan izin komersial dan operasional lainnya.